Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) berfokus melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti. JFAK berperan dalam setiap tahapan siklus kebijakan, mulai dari identifikasi masalah, formulasi, implementasi, hingga evaluasi.
A. Berorientasi Pelayanan
Menyusun analisis kebijakan berbasis kebutuhan publik → memastikan kebijakan relevan.
Menyediakan rekomendasi yang mudah dipahami pemangku kepentingan → meningkatkan kualitas layanan.
Memberikan penjelasan hasil kajian dengan bahasa sederhana → memperluas akses informasi.
Menghadirkan data kebijakan yang tepat waktu → mendukung pengambilan keputusan cepat.
Merespons pertanyaan masyarakat terkait kebijakan dengan ramah → menjaga kepercayaan publik.
Menyusun ringkasan kebijakan untuk publik → meningkatkan keterbacaan.
Memberikan masukan kebijakan dengan sikap profesional → mendukung layanan publik prima.
Menyediakan laporan analisis dalam format inklusif → memudahkan semua kalangan.
Menghadirkan kajian yang menjawab isu strategis → menunjukkan kepekaan pelayanan.
Membantu pimpinan memahami opsi kebijakan → mendukung layanan strategis.
Memberikan rekomendasi kebijakan yang praktis → memudahkan implementasi.
Menyusun kajian yang berpihak pada kepentingan publik → menegaskan orientasi pelayanan.
Menyajikan hasil analisis dengan visualisasi sederhana → mempermudah pemahaman.
Merespons kritik masyarakat terhadap kebijakan → menjaga keterbukaan pelayanan.
Menyusun brief policy sesuai kebutuhan instansi → memperkuat responsivitas.
Membuat mekanisme feedback publik dalam analisis → meningkatkan kualitas layanan.
Memberikan saran kebijakan berbasis bukti nyata → memperkuat akuntabilitas pelayanan.
Menggunakan bahasa inklusif dalam laporan → menjaga akses yang adil.
Menyusun laporan ringkas untuk pemimpin daerah → mempercepat pengambilan keputusan.
Menghadirkan kajian dengan rekomendasi implementatif → memperkuat fungsi pelayanan.
Menyampaikan hasil analisis dalam forum publik → meningkatkan transparansi.
Memastikan kebijakan yang diusulkan berdampak luas → menegaskan nilai pelayanan.
Menyusun rekomendasi untuk melindungi kelompok rentan → menjaga keberpihakan.
Memberikan masukan berbasis data terkini → memperkuat kualitas rekomendasi.
Menyediakan analisis kebijakan komparatif → memperluas wawasan bagi pemimpin.
Menjaga kesederhanaan bahasa laporan → mengutamakan keterbacaan.
Menyusun ringkasan eksekutif → memudahkan pengambilan keputusan pimpinan.
Memastikan kajian kebijakan sesuai kebutuhan instansi → menjaga fokus pelayanan.
Membuat rekomendasi alternatif kebijakan → memperluas pilihan solusi.
Menggunakan pendekatan partisipatif dalam analisis → memperkuat layanan publik.
Membuat analisis dampak sosial kebijakan → memastikan relevansi pelayanan.
Memberikan rekomendasi sesuai kondisi lokal → menjaga konteks pelayanan.
Menyusun policy memo untuk pimpinan → mendukung efektivitas pelayanan.
Memberikan informasi kebijakan kepada media → meningkatkan keterbukaan.
Menyediakan analisis risiko kebijakan → memperkuat kesiapan instansi.
B. Akuntabel
Mencatat sumber data analisis kebijakan → menjaga transparansi.
Mengutip referensi ilmiah secara benar → memperkuat akuntabilitas akademik.
Menyampaikan metode analisis dengan jelas → menjaga keterbukaan.
Mengakui keterbatasan data dalam laporan → menunjukkan kejujuran.
Menolak manipulasi data kebijakan → menjaga integritas.
Menyajikan data apa adanya tanpa bias → memperkuat obyektivitas.
Membuat catatan proses analisis → meningkatkan akuntabilitas kerja.
Menyimpan arsip data kebijakan → menjaga dokumentasi.
Menyusun laporan sesuai standar instansi → menjaga kepatuhan.
Tidak menerima gratifikasi dalam penyusunan analisis → memperkuat integritas.
Membuat laporan kemajuan kajian → mendukung transparansi kinerja.
Menyampaikan hasil evaluasi sesuai fakta → menjaga akurasi.
Menyertakan bukti pendukung dalam rekomendasi → memperkuat validitas.
Menolak permintaan mengubah isi analisis tanpa dasar → menjaga obyektivitas.
Menyampaikan konflik kepentingan bila ada → menjaga kejelasan.
Membuat notulensi rapat analisis → menjaga dokumentasi formal.
Menyusun laporan hasil uji kebijakan → mendukung keterbukaan.
Menyimpan database analisis secara terstruktur → meningkatkan akuntabilitas.
Menyampaikan timeline kajian dengan jujur → menjaga kepercayaan.
Menyediakan akses publik pada ringkasan kebijakan → memperkuat transparansi.
Tidak menutup-nutupi kelemahan kebijakan → menjaga obyektivitas.
Menyusun evaluasi pasca implementasi → meningkatkan pertanggungjawaban.
Membuat checklist validasi data → menjaga akurasi.
Memastikan keaslian dokumen kajian → menjaga integritas kerja.
Melaporkan progress analisis ke pimpinan → memperkuat pengawasan.
Tidak memihak pada kepentingan tertentu → menjaga profesionalisme.
Menyajikan rekomendasi yang konsisten → menjaga akuntabilitas.
Menggunakan instrumen analisis yang sahih → memperkuat kredibilitas.
Menyampaikan hasil rapat analisis kepada tim → menjaga keterbukaan.
Mencatat perubahan asumsi dalam analisis → memperkuat kejelasan.
Menyusun catatan pelaksanaan kajian → mendukung akuntabilitas.
Menyajikan data sekunder sesuai sumber asli → menjaga kejujuran.
Membuat laporan evaluasi kebijakan → memperkuat pertanggungjawaban.
Menggunakan indikator yang terukur → meningkatkan kredibilitas laporan.
Menolak intervensi politik dalam analisis → menjaga independensi.
C. Kompeten
Mengikuti pelatihan analisis kebijakan → meningkatkan keterampilan teknis.
Membaca literatur kebijakan terbaru → memperluas wawasan.
Ikut seminar kebijakan publik → menambah pemahaman global.
Mempelajari software analisis data → mendukung efisiensi kerja.
Menguasai metode analisis SWOT → memperkuat keterampilan teknis.
Belajar analisis cost-benefit → mendukung pengambilan keputusan.
Mempelajari teori kebijakan publik → memperkuat landasan ilmu.
Mengikuti forum JFAK nasional → memperluas jejaring profesi.
Menulis artikel kebijakan di jurnal → berbagi pengetahuan.
Membimbing JFAK junior → mendukung regenerasi profesi.
Menguasai teknik policy brief → meningkatkan efektivitas komunikasi.
Belajar metode problem tree → memahami akar masalah.
Menguasai terminologi kebijakan → mendukung tugas teknis.
Melakukan analisis kebutuhan pemangku kepentingan → memperkuat layanan.
Mengikuti sertifikasi analis kebijakan → meningkatkan kredibilitas profesi.
Belajar studi kasus kebijakan → memperkaya pengalaman.
Mengikuti pelatihan komunikasi publik → memperkuat keterampilan.
Menguasai metodologi evaluasi → memperkuat analisis.
Membaca jurnal internasional kebijakan → menambah wawasan akademik.
Menulis ringkasan kebijakan → melatih keterampilan ringkas.
Menguasai literasi data statistik → meningkatkan keakuratan analisis.
Belajar metodologi riset kebijakan → memperkuat dasar ilmiah.
Mengikuti pelatihan kebijakan digital → memperluas keahlian.
Belajar analisis risiko → meningkatkan ketepatan.
Menguasai software presentasi kebijakan → mendukung komunikasi.
Mengikuti pelatihan e-policy making → memperbarui keterampilan.
Menganalisis tren kebijakan global → memperkaya pengetahuan.
Membimbing rekan baru JFAK → memperkuat kapasitas tim.
Mengikuti sertifikasi internasional kebijakan → meningkatkan kredibilitas.
Melatih kemampuan menulis policy memo → mendukung komunikasi.
Menyusun policy paper akademik → memperkuat dasar ilmu.
Membaca laporan kebijakan dunia → memperluas wawasan.
Bergabung dengan asosiasi analis kebijakan → memperkuat jejaring.
Mengikuti kursus analisis kebijakan online → meningkatkan kapasitas diri.
Menulis policy note singkat → melatih keterampilan praktis.
