Month: October 2025

“AI, Siapa yang Sebenarnya Kita Percaya?”

Saya tertegun membaca sebuah riset menarik dari Government Information Quarterly berjudul “Artificial Intelligence in Public Services: When and Why Citizens Accept Its Usage” (Gesk & Leyer, 2022).
Kalimat pembukanya sederhana tapi menampar kesadaran saya sebagai ASN dan Widyaiswara:

“AI bisa diterima masyarakat, tapi tidak di semua layanan.”

Penelitian ini menunjukkan bahwa warga lebih percaya AI untuk urusan publik yang bersifat umum,  seperti pengawasan jembatan atau prediksi kebakaran, namun lebih memilih manusia untuk layanan yang menyentuh aspek pribadi seperti pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial.

Saya pun bertanya dalam hati:

Apakah kita, para ASN, benar-benar siap menerima kehadiran AI dalam pelayanan publik?
Dan lebih jauh lagi, apakah kita sudah mempersiapkan kompetensi ASN agar mampu bekerja berdampingan dengan mesin cerdas tanpa kehilangan sisi manusiawinya?

Ketika Teknologi Melaju, Sementara Kepercayaan Tertinggal

Riset Gesk & Leyer mengingatkan bahwa masalah penerimaan teknologi bukan pada mesinnya, tapi pada manusianya.
AI dianggap efisien dan objektif, namun tetap menimbulkan tiga keresahan utama:

1. Kurangnya pemahaman publik.
   Banyak warga belum tahu bagaimana AI membuat keputusan — siapa yang mengawasi algoritmanya, dan apa jaminannya untuk tidak bias?

2. Hilangnya kontrol manusia.
   Ketika sistem mulai memutuskan, muncul rasa cemas: “Apakah suara saya masih didengar?”

3. Rasa tidak percaya pada konteks personal.
   Dalam urusan yang membutuhkan empati — diagnosis penyakit, penilaian kinerja, atau layanan pendidikan — warga masih ingin ada sentuhan manusia.

Di titik ini, saya merenung: kita sering bicara transformasi digital ASN, tapi kadang lupa bahwa kepercayaan adalah infrastruktur paling dasar dalam setiap inovasi.
Tanpa trust, teknologi secanggih apa pun akan terasa dingin dan jauh dari hati masyarakat.

Membangun Ruang Kolaborasi antara AI dan Nurani

Gesk & Leyer menggunakan Behavioral Reasoning Theory (BRT), untuk menjelaskan penerimaan atau penolakan AI.
Pendekatannya menyoroti bahwa keputusan warga untuk menerima AI lebih dipengaruhi oleh alasan terhadap penolakan (reasons against) daripada alasan penerimaan.
Hasil studi eksperimental dengan 329 responden di Australia menunjukkan bahwa:

• Untuk layanan spesifik, AI cenderung ditolak karena dianggap menghilangkan aspek empati dan hak partisipasi warga.

• Untuk layanan umum, AI lebih diterima karena dianggap efisien, transparan, dan bebas bias emosional.

Solusi kebijakan yang diusulkan:

1. Tingkatkan transparansi dan edukasi publik tentang cara kerja AI.

2. Libatkan warga dalam co-creation layanan digital.

3. Terapkan AI secara bertahap—dimulai dari layanan umum sebelum merambah layanan individual.

Pelajaran Bagi Widyaiswara dan Pengembangan Kompetensi ASN

Sebagai Widyaiswara, saya membaca riset ini bukan sekadar sebagai laporan ilmiah, tapi sebagai cermin profesi.
Riset ini menegaskan satu hal: transformasi digital dalam pelayanan publik tidak akan berhasil tanpa transformasi manusia di baliknya.

Bagi kita yang bertugas mengembangkan kompetensi ASN, maknanya jelas:

1. AI adalah mitra belajar, bukan pengganti pengajar.
   Sistem cerdas bisa membantu menganalisis kebutuhan belajar peserta, menyesuaikan modul, bahkan memberi umpan balik otomatis. Namun, tugas menumbuhkan nilai, empati, dan refleksi tetap milik manusia.

2. Tugas Widyaiswara kini bergeser dari ‘penyampai materi’ menjadi ‘perancang pengalaman belajar’ — yang memadukan teknologi dengan pendekatan humanistik.

3. Program pengembangan kompetensi ASN harus menumbuhkan “trust literacy”, bukan hanya digital literacy.
   ASN perlu memahami bagaimana AI bekerja, tapi juga bagaimana menjaga kepercayaan publik di tengah perubahan teknologi.

Bagi saya, pelajaran paling kuat dari riset ini adalah kesadaran bahwa pelayanan publik berbasis AI bukan tentang menggantikan manusia, tapi tentang memperkuat kemanusiaan dengan bantuan teknologi.

Referensi :  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X22000375?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=996a6a45ab172ce1

Download Artikel Pdf Disini

Penafian (Disclaimer)

Tulisan ini disusun dengan bantuan AI sebagai mitra berpikir, bukan pengganti penulis. Seluruh isi learning journal ini merupakan bagian dari proses kreatif dan berpikir kritis Indra Riswadinata dalam menyeimbangkan kolaborasi antara manusia dan teknologi. Setiap gagasan dan kesimpulan telah divalidasi secara sadar dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Tulisan ini juga merefleksikan hasil pembelajaran dari berbagai referensi yang penulis olah dengan dukungan AI untuk memperjelas ide dan mempercepat proses penulisan termasuk pembuatan gambar sampul dalam tulisan ini.

Apabila terdapat hal yang ingin ditanyakan, dikonfirmasi, atau didiskusikan lebih lanjut, silakan hubungi saya melalui tombol chat WhatsApp di pojok kanan website ini.

“Kadang jalan yang tampak memutar justru membawa kita tiba paling tepat waktu.”

Di grup alumni, saya sering menerima candaan, “Indra ini sarjana hukum yang tersesat.” Saya hanya tersenyum. Dalam hati, saya tahu: saya tidak tersesat saya sedang menemukan jalan baru untuk menegakkan keadilan belajar.

Sepulang kerja, di perkuliahan malam kelas karyawan, Saya pernah mengajar mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis, saya berniat menjaga agar pengetahuan serta keterampilan hukum saya tetap lestari. Namun kini, makna “lestari hukum” bagi saya telah berubah. Ia bukan lagi tentang menjaga hukum tetap hidup di ruang kuliah, tapi tentang bagaimana semangat hukum ikut menuntun perubahan sosial dan teknologi dalam dunia pembelajaran.

“Hukum itu bukan hanya aturan tertulis, melainkan sarana untuk membangun dan menuntun perubahan masyarakat.”
— Prof. Mochtar Kusumaatmadja

Konsep hukum sebagai sarana pembangunan yang diperkenalkan Prof. Mochtar Kusumaatmadja terasa sangat relevan dengan perjalanan saya hari ini. Sebagai Widyaiswara, saya melihat bahwa pembelajaran juga adalah bentuk pembangunan manusia.

Hukum yang adaptif terhadap zaman tidak cukup berhenti pada teks undang-undang; ia harus hidup dalam perilaku, etika, dan inovasi.
Begitu pula dengan pembelajaran  tidak boleh kaku pada metode lama, tapi harus berani berubah, menyesuaikan diri dengan zaman digital yang terus bergerak.

Banyak teman lama bertanya,

“Kenapa kamu tidak fokus saja di dunia hukum?”

Pertanyaan itu dulu membuat saya ragu. Bahkan, di awal karier saya, pernah ada rekan kerja yang berkata dengan nada heran:

“Lulusan S2 Fakultas Hukum ngapain jadi Bendahara?”

Kalimat itu sempat menancap di hati. Saya sempat merasa kecil, bahkan bertanya pada diri sendiri: “Sebodoh itu kah saya, hingga gelar yang saya perjuangkan tidak tampak berguna?”

Namun, waktu mengajarkan satu hal penting: dunia kerja tidak selalu linier dengan bangku kuliah. Terkadang, tangga karier tidak dibangun dari kesesuaian bidang, melainkan dari kesediaan untuk belajar hal baru dan tetap bermakna di manapun kita ditempatkan.

Pengalaman menjadi Bendahara, mengelola keuangan, dan menjalankan tanggung jawab administrasi justru melatih saya berpikir sistematis, teliti, dan jujur; nilai yang juga esensial dalam hukum.
Dan ketika akhirnya saya masuk dunia pelatihan, saya menyadari: semua pengalaman itu bukan kesalahan arah, tetapi bagian dari proses hukum kehidupan, proses belajar yang membentuk kedewasaan profesional.

Kini saya memahami, bahwa rasa rendah diri hanyalah bab kecil dari perjalanan menuju percaya diri yang sejati. Saya mulai menata ulang cara saya bekerja dan belajar menggunakan logika hukum, analitis, berbasis bukti, dan beretika dalam setiap rancangan pembelajaran, mengembangkan teknik presentasi ilmiah, media digital, dan metode pembelajaran interaktif serta dalam memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas,

Namun, lebih dari sekadar penggunaan alat, saya menjadikan AI sebagai objek refleksi dan pembelajaran etika. Saya mengajarkan bahwa AI harus digunakan dengan kesadaran hukum: transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Bagi saya, inilah implementasi nyata dari konsep hukum pembangunan ala Mochtar Kusumaatmadja:

Hukum bukan hanya mengatur perubahan, tetapi menjadi sarana untuk menuntun arah perubahan.

Sebagai Widyaiswara, saya menjalankan hukum bukan dalam teks normatif, melainkan dalam praktik pendidikan digital yang beretika dan berkeadilan.

Kini, saya tidak lagi merasa “tersesat” dari bidang hukum.
Saya merasa sedang menjalankan hukum dalam wujud yang lebih hidup bukan di ruang sidang, tetapi di ruang belajar. Saya menegakkan keadilan belajar: memastikan bahwa setiap peserta pelatihan mendapatkan akses yang adil, pembelajaran yang relevan, dan panduan etika yang kuat dalam beradaptasi dengan teknologi.

Saya memahami kini bahwa lestarinya hukum bukan karena ia dihafalkan, tetapi karena ia dihidupkan dalam konteks baru.
Dan bagi saya, konteks itu adalah dunia pembelajaran digital dan etika pemanfaatan AI.

Penafian (Disclaimer)

Tulisan ini disusun dengan bantuan AI sebagai mitra berpikir, bukan pengganti penulis. Seluruh isi learning journal ini merupakan bagian dari proses kreatif dan berpikir kritis Indra Riswadinata dalam menyeimbangkan kolaborasi antara manusia dan teknologi. Setiap gagasan dan kesimpulan telah divalidasi secara sadar dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Tulisan ini juga merefleksikan hasil pembelajaran dari berbagai referensi yang penulis olah dengan dukungan AI untuk memperjelas ide dan mempercepat proses penulisan termasuk pembuatan gambar sampul dalam tulisan ini.

Apabila terdapat hal yang ingin ditanyakan, dikonfirmasi, atau didiskusikan lebih lanjut, silakan hubungi saya melalui tombol chat WhatsApp di pojok kanan website ini.

Perjalanan sore kemarin terasa luar biasa. Saya duduk di kursi tengah Travel Baraya, meninggalkan Thamrin menuju Buah Batu. Di sekitar KM 20, ketika lalu lintas mulai melambat, saya membuka ponsel dan menemukan laporan terbaru dari OECD berjudul Governing with Artificial Intelligence (September 2025).

Laporan itu seolah berbicara langsung kepada saya: “Bagaimana pemerintah dapat mengatur, memanfaatkan, sekaligus menyeimbangkan risiko dan peluang dari AI?”

Sebagai widyaiswara, saya merasa ini bukan sekadar bacaan ringan. OECD menegaskan bahwa tata kelola AI harus memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap proses adopsinya.

Dunia sedang berubah cepat, dan lembaga pelatihan publik seperti tempat saya mengabdi tak bisa hanya menjadi penonton.

Ketertinggalan dan Risiko yang Mengintai

Tak terasa membaca dan memahami laporan itu, di KM 72, sopir travel berhenti sejenak di rest area. Sambil menikmati kopi hangat, saya membuka TikTok dan mendapati video yang menakjubkan: seorang content creator menampilkan suasana kehidupan masa kerajaan kuno, lengkap dengan pakaian tradisional dan latar abad lampau semuanya hasil generatif AI. Begitu realistis, seakan saya sedang berjalan di masa lalu.

@medanamrulloh Majapahit #sora2 #majapahit #sejarah #fyp #aicreator ♬ suara asli – Medan Art

@exposuro Yuk kita manfaatkan teknologi, Weekend ini coba ngevlog di jaman majapahit dulu 🎥 😅 #veo3 #googleveo3 #ai #artificialintelligence ♬ suara asli – Exposuro

Saya berpikir, betapa cepatnya dunia kreatif memanfaatkan AI untuk mendidik, menginspirasi, dan memvisualkan sejarah. Namun di sisi lain, muncul pula tantangan besar yang saya catat dari laporan OECD dan fenomena video tersebut:

1. Kesenjangan adopsi AI, Lembaga pelatihan swasta bergerak lebih cepat, sementara lembaga publik masih terkendala birokrasi, literasi digital, dan infrastruktur.

2. Risiko misinformasi dan rekayasa sejarah, Teknologi generatif AI bisa menciptakan narasi masa lalu yang tidak akurat.

3. Isu etika dan hak cipta. Siapa pemilik citra atau suara yang dihasilkan AI? Apakah sudah ada izin dari individu, komunitas, atau budaya yang direpresentasikan?

4. Governance dan akuntabilitas, Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban bila AI digunakan dalam pelatihan publik dan muncul dampak negatif?

Arah dari OECD dan Praktik Global

OECD menawarkan prinsip-prinsip tata kelola AI yang relevan untuk menjembatani inovasi dan etika, antara lain:

• Pemerintah perlu membangun AI governance framework yang adaptif, kolaboratif, dan partisipatif.

• Perlu adanya AI literacy program bagi ASN agar pemanfaatan AI tidak hanya kreatif, tapi juga etis dan aman.

• Setiap proyek AI publik harus diaudit untuk memastikan transparansi algoritmik dan mencegah bias.

Laporan OECD menegaskan bahwa governance bukan untuk membatasi inovasi, tetapi untuk memastikan inovasi tetap berpihak pada manusia.

Refleksi Diri Seorang Widyaiswara

Ketika travel kembali melaju meninggalkan rest area, saya menatap jendela dan merenung.
Sepertinya saya sebagai widyaiswara harus lebih serius meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pemanfaatan AI untuk pembelajaran. Namun, itu tak cukup. Saya harus menyeimbangkannya dengan etika, tanggung jawab, dan integritas profesional.

Jiwa saya kembali terpanggil sebagai alumnus Fakultas Hukum untuk turut berkontribusi dalam memperkuat perlindungan hukum bagi ASN di era pengembangan kompetensi berbasis teknologi dan AI. Saya ingin tahu dan memastikan bahwa setiap langkah inovasi digital tetap berpijak pada prinsip keadilan, kemanusiaan, dan akuntabilitas publik. Semua ini berpijak dari dari sebuah keyakinan saya bahwa perlindungan hukum yang kuat justru akan melahirkan lebih banyak inovasi yang bermartabat

Berikut beberapa platform generatif AI video yang tengah menjadi sorotan dan dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran visual sejarah, komunikasi kebijakan, maupun pelatihan publik:

Platform	Pengembang	Kelebihan Utama	Tautan
Sora	OpenAI	Menghasilkan video realistis dari teks naratif	openai.com/sora
Veo 3	Google DeepMind	Kualitas sinematik dan pemahaman konteks tinggi, cocok untuk visualisasi kompleks	deepmind.google/veo
Runway ML	Runway	Editing video berbasis AI, populer untuk kreator konten	runwayml.com
Pika Labs	Pika	Transformasi teks menjadi video pendek dengan gaya artistik	pika.art
Synthesia	Synthesia	Avatar AI dan narasi realistis untuk pelatihan dan e-learning	synthesia.io

 

Penafian (Disclaimer)

Tulisan ini disusun dengan bantuan AI sebagai mitra berpikir, bukan pengganti penulis. Seluruh isi learning journal ini merupakan bagian dari proses kreatif dan berpikir kritis Indra Riswadinata dalam menyeimbangkan kolaborasi antara manusia dan teknologi. Setiap gagasan dan kesimpulan telah divalidasi secara sadar dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Tulisan ini juga merefleksikan hasil pembelajaran dari berbagai referensi yang penulis olah dengan dukungan AI untuk memperjelas ide dan mempercepat proses penulisan.

Apabila terdapat hal yang ingin ditanyakan, dikonfirmasi, atau didiskusikan lebih lanjut, silakan hubungi saya melalui tombol chat WhatsApp di pojok kanan website ini.

Apakah kebahagiaan kita diukur dari jumlah like atau dari ketenangan yang ada di dada?

 

 Sumber utama (baca singkat / untuk referensi lebih lanjut)