Etika dan Regulasi Kecerdasan Buatan di Indonesia: Implikasi bagi Pengembangan Kompetensi dan Peran Widyaiswara

Regulasi & Pedoman Etika AI

Surat Edaran Menkominfo No. 9 Tahun 2023

Surat Edaran ini menjadi pijakan etika nasional awal untuk penggunaan AI di Indonesia, memuat prinsip-prinsip seperti inklusivitas, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan data pribadi. Perlu dicatat SE bersifat soft regulation (pedoman administratif), sehingga tidak selalu disertai sanksi pidana administratif yang spesifik.

Tautan resmi SE Menkominfo: jdih.komdigi.go.id — SE Menkominfo No. 9/2023

Regulasi Sektoral (Contoh: OJK)

Di sektor keuangan, OJK telah menerbitkan panduan etika AI untuk fintech dan pedoman tata kelola AI perbankan, yang menyediakan contoh implementasi operasional tata kelola AI di sektor terspesialisasi.

Tautan OJK: ojk.go.id — Panduan Kode Etik AI (Fintech)

Tantangan & Kesenjangan

• Kekuatan hukum terbatas: SE bersifat pedoman dan belum memberikan kepastian sanksi.
• Fragmentasi regulasi: Aturan tersebar di UU ITE, peraturan sistem elektronik, regulasi sektoral, dan regulasi data pribadi.
• Keterbatasan kapasitas: Literasi dan kemampuan teknis untuk audit AI belum merata di lembaga publik dan penyelenggara diklat.
• Kurangnya audit transparan: Model AI sering bersifat kotak hitam sehingga sulit dievaluasi dampak sosialnya.

Implikasi bagi Pengembangan Kompetensi dan Peran Widyaiswara

Pengembangan kompetensi di era AI harus memadukan aspek teknis dan etika. Widyaiswara memainkan peran penting sebagai fasilitator, penerjemah kebijakan, dan evaluator program. Berikut poin praktis yang dapat diadopsi di lembaga diklat:

1. Penyusunan modul integratif: Modul diklat harus menggabungkan pengantar AI, risiko bias, privasi data, serta ketentuan regulasi relevan.
2. Pelatihan Widyaiswara (train-the-trainer): Program sertifikasi untuk Widyaiswara agar memahami aspek teknis dan etika AI.
3. Skema sertifikasi kompetensi: Sertifikasi yang menguji kompetensi teknis sekaligus kepatuhan etika/regulasi.
4. Audit internal & studi kasus: Latihan audit algoritma sederhana dan penyusunan studi kasus lokal sebagai bahan praktik.

Contoh peran konkret: ketika sebuah unit pemerintah ingin menerapkan sistem AI untuk seleksi administratif, Widyaiswara dapat memfasilitasi lokakarya audit risiko, menyusun daftar cek kepatuhan regulasi, serta merancang modul pelatihan bagi staf terkait.

Rekomendasi Strategis

• Merumuskan RUU/peraturan pemerintah khusus AI dengan mekanisme sanksi dan audit.
• Integrasikan modul etika AI ke seluruh program diklat ASN dan pelatihan profesional.
• Menyelenggarakan pelatihan nasional Widyaiswara AI Etis (program train-the-trainer).
• Membangun lembaga audit algoritma independen dan mekanisme pengaduan publik.
• Mengadakan evaluasi kebijakan berkala (2–3 tahun) untuk menyesuaikan perkembangan teknologi.

Referensi Utama

1. Surat Edaran Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023 — Etika Kecerdasan Artifisial. jdih.komdigi.go.id
2. OJK — Panduan Kode Etik Kecerdasan Buatan AI yang Bertanggung Jawab dan Terpercaya di Industri Teknologi Finansial. ojk.go.id
3. OJK — Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia. ojk.go.id